Komisi II DPR: Kepastian Pemindahan ASN Ke IKN Sangat Penting Bagi Para Investor

 Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan kejelasan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, merupakan hal penting untuk para investor.

Menurut dia, kejelasan itu akan menginformasikan kepada investor bahwa negara sungguh-sungguh untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

"Karena kalau IKN itu dalam tanda kutip belum berpenduduk, maka rasanya mustahil investor datang ke IKN," kata Rifqinizamy di sela-sela rapat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hingga Otorita IKN di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menilai kehadiran investor di IKN bakal berdampak pada pembangunan sejumlah sarana publik, mulai dari restoran, hotel, sekolah, hingga rumah sakit.

Berdasarkan data pemerintah, kata dia, IKN sudah siap menampung sekitar 9.500 pegawai ASN untuk berkantor di IKN. Angka itu, kata dia, bakal meningkat sampai dengan tahun 2028.

"Walaupun dari sisi tingkat hunian yang disediakan hingga 2028 baru mampu menampung sekitar 13.000 ASN," kata dia.

Kehadiran investor di IKN diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan berbagai fasilitas publik, termasuk restoran, hotel, sekolah, dan rumah sakit. Menurut data dari pemerintah,

IKN telah siap menampung sekitar 9.500 pegawai ASN untuk bekerja di sana, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat hingga tahun 2028. Meskipun tingkat hunian yang direncanakan hingga 2028 hanya

dapat menampung sekitar 13.000 ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini belum dapat memberikan penjelasan yang jelas hingga ada keputusan dari Presiden. Dia

juga menekankan bahwa Komisi II DPR RI memiliki tanggung jawab besar terkait IKN, mengingat mereka telah menyetujui anggaran sebesar Rp14,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur perkantoran, pemukiman, dan kawasan otorita IKN.

Dia menyatakan bahwa Otorita IKN adalah satu-satunya lembaga yang anggarannya tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga mengalami penambahan. Oleh karena itu, kejelasan mengenai kebijakan

pemindahan ASN harus dapat menjawab alokasi anggaran yang besar tersebut. "Kemudian, apa rencana untuk bangunan tersebut? Jawabannya adalah bangunan itu akan digunakan untuk perkantoran dan

pemukiman. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan? Siapa yang akan menempati?" ujarnya.

Tag: ASN IKN Komisi II DPR: Rifqinizamy Karsayuda