Berikan komentar
Seputar Bisnis Indonesia
Politik
ANTARA/Melalusa Susthira K/aa
TB Hasanuddin: Keberadaan Pangkalan Militer Asing Di Indonesia Melanggar Konstitusi
Selasa, 15 Apr 2025
Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia secara jelas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan prinsip kedaulatan nasional dan arah kebijakan luar negeri kita," kata TB Hasanuddin dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa. Pernyataan ini disampaikan Hasanuddin menanggapi laporan media internasional mengenai permintaan resmi dari Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat militer Rusia. Hasanuddin juga menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, tidak terpengaruh oleh blok mana pun, dan berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, memberikan kesempatan bagi kehadiran kekuatan militer asing justru bertentangan dengan semangat tersebut. "Pendirian pangkalan militer asing hanya akan menarik Indonesia ke dalam percaturan geopolitik yang tidak produktif terhadap perdamaian dunia. Selain itu, kepentingan nasional kita harus diutamakan dibandingkan terlibat dalam situasi yang berpotensi meningkatkan ketegangan antara kekuatan besar," tambahnya. Dia juga mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing, terutama di wilayah Asia Tenggara, dapat memicu ketegangan di antara negara-negara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan. "Kita perlu berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit suatu negara. ASEAN dibangun di atas prinsip kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer," ujarnya. Menurut laporan media internasional yang dikutip oleh Janes, Federasi Rusia telah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia. Permintaan ini disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025, dengan tujuan menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.
