Dana Yang Dipotong Di Kementerian Pendidikan Dasar Mengalami Penurunan Setelah Dilakukan Rekonstruksi Pemangkasan Anggaran

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerima tambahan dana sebesar Rp 763,3 miliar setelah pemerintah melakukan rekonstruksi terhadap pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, tambahan dana tersebut hanya mencerminkan pengurangan dari total pemangkasan anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar. Pemerintah tetap melakukan pemangkasan anggaran kementerian ini, meskipun jumlahnya berkurang dari Rp 8,03 triliun menjadi Rp 7,27 triliun.

Menteri Pendidikan Dasar, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa alokasi awal anggaran lembaganya dalam APBN 2025 adalah sebesar Rp 33,55 triliun. Selanjutnya, pemerintah mengurangi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar sebesar Rp 8,03 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 25,5 triliun. Namun, setelah rekonstruksi keputusan pemangkasan anggaran tersebut, total anggaran yang dipangkas untuk Kementerian Pendidikan Dasar berubah menjadi Rp 7,27 triliun.

Sebagai hasilnya, total anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan penyesuaian ini mengalami peningkatan dari Rp 25,5 triliun menjadi Rp 26,27 triliun, yang setara dengan sekitar 3,6 persen," ungkap Abdul Mu'ti dalam rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks DPR, Jakarta, pada hari Rabu, 12 Februari 2025.

Menurut Abdul Mu'ti, terdapat beberapa pos pengeluaran di Kementerian Pendidikan Dasar yang tidak terpengaruh oleh pemangkasan anggaran. Contohnya, gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) yang mencapai Rp 1,64 triliun, belanja sosial untuk Program Indonesia Pintar sebesar Rp 9,6 triliun, serta dana untuk tanggap darurat yang berjumlah Rp 22,5 miliar.

Selain itu, tunjangan bagi guru non-ASN yang totalnya mencapai Rp 11,5 triliun, serta alokasi untuk peningkatan tunjangan profesi dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan.

Pemerintahan Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 pada bulan lalu. Presiden Prabowo menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306 triliun.

Langkah pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk mendanai berbagai program utama pemerintahan Prabowo, seperti penyediaan makanan bergizi gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, terdapat juga utang pemerintah yang akan jatuh tempo serta bunga pokok utang pada tahun 2025 yang mencapai Rp 1,3 triliun.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons keputusan pemangkasan anggaran tersebut dengan memanggil mitra kerja mereka di eksekutif. Dalam proses pembahasan, eksekutif meminta penundaan karena mereka sedang merekonstruksi pemangkasan anggaran tersebut. Komisi-komisi di DPR mulai membahas rekonstruksi pemangkasan anggaran hari ini.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, sebelumnya telah menegaskan bahwa pemotongan anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar tidak akan mempengaruhi hak-hak pegawai dan masyarakat, termasuk bantuan dana pendidikan.

Efisiensi anggaran ini tidak akan mempengaruhi alokasi yang berkaitan dengan hak-hak pegawai, layanan publik, serta bantuan biaya pendidikan seperti Program Indonesia Pintar, ungkapnya.

Ia menambahkan, selain dua poin utama tersebut, pengurangan anggaran akan berimbas pada pos belanja lainnya, termasuk perjalanan dinas dan fasilitas bagi pejabat di kementerian. "Perjalanan dinas akan dibatasi, pimpinan diwajibkan menggunakan tiket kelas ekonomi, menginap di hotel dengan maksimal bintang 4, dan tidak diperkenankan untuk memilih kamar tipe suite. Ini adalah beberapa contoh langkah penghematan," jelasnya.

Tag: APBN 2025 Kementerian Pendidikan