Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay memberikan apresiasi terhadap pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kembali dilaksanakan oleh DPRD masing-masing. Ia menyatakan bahwa pemikiran serupa telah lama dibahas di internal PAN. "Apabila Presiden yang mengangkat isu ini, tampaknya akan lebih mudah untuk disampaikan kepada seluruh partai politik yang ada," ungkap Saleh di Jakarta, pada hari Jumat. Ia menambahkan bahwa secara umum, PAN mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih sederhana dan efisien, terutama karena sistem tersebut pernah diterapkan sebelumnya. Saleh juga menyampaikan bahwa hasil dari pemilihan melalui DPRD tidak jauh berbeda dengan kepala daerah yang ada saat ini. Banyak di antara mereka yang terpilih melalui DPRD memiliki prestasi yang baik, bahkan ada yang legendaris dan masih dikenang hingga kini. "Mengenai kinerja kepala daerah, hal itu tidak dapat diukur hanya dari mekanisme pemilihannya, melainkan lebih pada hasil kerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," tegasnya. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat, dan jika mereka tidak mampu menjalankan tugasnya, maka keberadaan mereka menjadi tidak berarti. "Hari ini kami menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini," ungkapnya. Namun, perubahan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah dianggap tidak mudah. Hal ini disebabkan oleh adanya undang-undang dan peraturan-peraturan turunan yang perlu direvisi. Untuk mempermudah, lanjut Saleh, semua pihak perlu melakukan pemetaan terhadap aspek-aspek pemilu yang perlu diubah. Pemetaan ini harus diselesaikan dan dipahami oleh semua pihak sebelum membahas undang-undang. "Karena ini berasal dari Presiden, setidaknya persetujuan untuk perubahan tersebut telah diperoleh dari 50 persen. Kini tinggal menunggu persetujuan dari partai-partai di DPR. Hal ini mungkin tidak sulit karena hampir semua partai politik berada dalam koalisi pemerintah," jelasnya. Saleh menambahkan, "Yang pasti, PAN akan terlibat dalam kajian dan simulasi. PAN juga tidak ingin biaya politik menjadi sangat tinggi dengan sistem yang ada saat ini, karena hal tersebut tidak sehat untuk menjaga kualitas demokrasi."