Berikan komentar
Seputar Bisnis Indonesia
Politik
Gambar: ANTARA/HO-BPIP
BPIP Mengungkapkan Bahwa Astacita Adalah Representasi Konkret Dari Demokrasi Ekonomi Yang Berakar Pada Pancasila
Sabtu, 19 Okt 2024
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, mengemukakan bahwa Astacita yang diusung oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto merupakan wujud nyata dari penerapan demokrasi ekonomi Pancasila. "Dari Astacita yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, terlihat adanya komitmen untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan pembangunan," ungkap Djumala dalam pernyataan tertulis di Jakarta, pada hari Sabtu, sehubungan dengan diskusi yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Kupang dengan tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” pada hari Jumat (17/10). Ia juga menyoroti bahwa meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih sering terjadi dalam penyelenggaraan negara. Praktik korupsi dapat dilihat dari terakumulasinya pendapatan negara yang hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat tertentu. Djumala selanjutnya mengungkapkan data dari Credit Suisse tahun 2017 yang menunjukkan bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75 persen dari total kekayaan negara. Selain itu, data mengenai kepemilikan aset produksi juga memperlihatkan angka yang sangat memprihatinkan. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa hanya satu persen dari populasi yang menguasai 58 persen lahan di Indonesia. Dari keseluruhan daratan Indonesia, sekitar 44 persen dikuasai oleh pemilik konsesi pertambangan. Djumala menyatakan, "Dengan data ini, tampak jelas adanya kesenjangan dalam kepemilikan aset produksi di masyarakat." Ia menjelaskan bahwa permasalahan ini berkaitan erat dengan kedaulatan ekonomi rakyat. Menurutnya, kedaulatan ekonomi rakyat merupakan manifestasi dari demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut, Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, menekankan bahwa untuk konsisten dengan semangat pasal 33 UUD 1945, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan harus memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat. Langkah ini dapat dicapai melalui reorientasi kebijakan pembangunan ekonomi yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap kepemilikan aset-aset produksi, seperti modal dan lahan. Akses masyarakat terhadap kepemilikan sumber daya dan aset produksi diharapkan dapat mendukung terciptanya kedaulatan ekonomi rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, Djumala memberikan apresiasi terhadap visi dan misi Astacita Prabowo yang menempatkan penguatan ideologi Pancasila sebagai prioritas utama. "Pengentasan kemiskinan dapat dicapai melalui penerapan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan sila kelima Pancasila, guna menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. Forum diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian Forum Group Discussion yang diselenggarakan oleh BPIP di tujuh kota untuk merumuskan rekomendasi dalam bidang tertentu. Rekomendasi kebijakan tersebut akan disampaikan kepada pemerintahan baru yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.
